Waduh, Anggota Timsel KPU Mundur

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Anggota Tim Seleksi Zona Dua KPU Kabupaten yang meliputi Pringsewu, Tanggamus dan Pesisir Barat, Diana Ambarwati resmi mengundurkan diri.

Diana mundur sejak tertanggal 25 September 2019 karena ingin fokus bimbingan dan penyelesaian disertasi di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat menyelesaikan tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Lampung,” tulis Diana Ambarwati yang ditandatangani diatas materai.

Surat pengunduran diri Diana Ambarwati yang juga menjabat sebagai Sekretaris Timsel KPU Kabupaten/kota zona ini, sendiri informasinya sudah diserahkan ke KPU RI.

Terpisah Anggota KPU Lampung Divisi SDM, Solihin mengatakan, bahwa pihaknya melalui pokja rekrutmen KPU Provinsi dan Kabupaten/kota sudah melakukan pendalaman dan verifikasi data terkait informasi tersebut.

“KPU Propinsi telah menerima pengunduran diri Saudari Diana Ambarwati sehingga kita laporkan ke KPU RI.Selanjutnya KPU RI akan memutuskan terkait pengunduran diri yang bersangkutan,” kata dia, Sabtu (28/9) ini.

Dengan mundurnya Diana Ambarwati sambung pemilik panggilan akrab Gus Choing ini, maka tidak bisa lagi dikaitkan dengan saudara atau familinya yang mendaftar sebagai calon anggota KPU di 15 kabupaten/kota se- Propinsi Lampung .

“Saya kira ini menjadi contoh baik ketika larangan maka yang bersangkutan mengundurkan diri dari timsel untuk menghindari konflik interest dengan familynya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Lampung Adek Asy’ari mengingatkan agar timsel untuk taat regulasi dan menanggapi dengan serius laporas masyarakat apalagi sudah memasuki tahapan tes wawancara yang akan berlangsung 2-4 Oktober 2019.

“Seperti adanya hubungan saudara degan timsel dan ada lnya hubungan ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Cross chek secara mendalam agar tidak menjadi insiden dan bom waktu nantinya,” ucap Adek.

Menurut Adek, timsel juga harus mematuhi dan mempedomani selurus-lurusnya seluruh ketentuan yang ada dalam PKPU No 7, 25, 27 tahun 2018 dan PKPU No 2 thn 2019 serta SK KPU no 379 thn 2019.

“Jangan sampai timsel mempertaruhkan integritas dan profesionalitasnya. Timsel harus menyadari bahwa orang-orang yang akan dipilihnya tersebut adalah orang-orang yang akan melaksanakan tugas untuk peningkatan kualitas demokrasi sehingga yang terpilih harus mempunyai integritas, profesionalitas, akuntabel dan independen,”ungkapnya

“Untuk itu Timsel harus menghindari konflik kepentingan maupun KKN dalam proses seleksi ini. Tentu kita tidak ingin hasil dari timsel nanti malah diadukan ke DKPP dan di PTUN kan. Ini akan menjadi preseden buruk,” tandasnya.(Red)