Waduh, Honorer Dinas Kelautan Dan Perikanan Lampung Belum Terima Gaji Sejak April

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Sebanyak 35 tenaga honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung belum menerima gaji sejak April 2019 lalu.

Dengan mengantongi Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Surat Perintah Tugas (SPT) Dinas, para honorer meminta haknya lantaran telah bekerja selama 7 bulan belakangan.

“Kami belum pernah menerima gaji. Padahal kami sudah bekerja sesuai SK gubernur dan SPT dinas yang jelas. Jadi kami meminta hak kami,” kata Julvaredy Pratama, honorer DKP di kediaman salah satu honorer Nindy Deviana, Jalan Aziz Cindar Bumi, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Senin, (21/10).

Ia mulai bekerja sejak April 2019, setelah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor 800/245/VI.04/2019.

Kemudian, ia juga mendapatkan Surat Perintah Tugas nomor 800/293/V.19-SET.1/2019 dan ditempatkan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

“Awal Oktober lalu, kami menghadap ke Plt Kepala Dinas untuk menanyakan hak kami. Jawabannya, tidak ada anggarannya. Beliau, menyuruh kami di rumah saja, atau cari kerjaan lain, karena tidak ada gaji di DKP,” kata pria kelahiran Kotabumi, Lampung Utara itu.

Selama di DKP, ia mengaku bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai Surat Perintah Tugas.

“Kami ada tugasnya masing-masing. Kami masuk jam 7.30 WIB setiap hari kerja, dan pulang setiap sore bersama para pegawai negeri sipil. Intinya kami sudah bekerja, dan kami mau perjuangkan hak kami,” terangnya.

Di dalam surat keputusan gubernur, tertulis bahwa masa berlaku SK tersebut terhitung 1 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Dengan demikian, mereka memiliki kewajiban sekaligus hak mendapatkan gaji sebesar Rp1,8 juta per bulan hingga Desember mendatang.

“Kalau (SK) bisa diperpanjang ya Alhamdulillah, tapi kalau tak bisa diperpanjang tak masalah. Yang penting bayar dulu gaji kami,” katanya.

Hal senada dikatakan Fitri Eka Sugesti (33). Warga Jatimulyo, Lampung Selatan itu mengaku setiap hari Pulang Pergi dari rumahnya ke dinas guna menunaikan tugasnya sebagai pegawai honorer. Biaya transportasi dan konsumsi setiap hari ia keluarkan selama tujuh bulan belakangan.

“Saya sudah keluar uang banyak selama tujuh bulan. Sudah mengorbankan tenaga, fikiran, dan banyak hal untuk bekerja. Maka kami minta apa yang menjadi hak kami ditunaikan pula,” kata Fitri yang bertugas di Bidang Pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan DKP tersebut.

Sementara itu, Nindy Deviana (26) juga meminta pemerintah Provinsi Lampung menunaikan kewajibannya menggaji para honorer.

“Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan, artinya sudah siap menggaji. Jadi jangan lepas tangan,” kata ibu satu anak itu.(Red)