Warga Lampung Minta Pemerintah Transparan Dalam Penggunaan Anggaran Covid -19, Ini Alasannya

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 246 miliar telah berjalan.

Perjalanan penggunaan anggaran covid-19 ini diiringi dengan adanya polemik yang muncul dipermukaan. Misalnya saja merebaknya kabar dugaan mark-up dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dengan anggaran Rp 9,8 Miliar.

Menanggapi itu, masyarakat Lampung meminta pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota agar transparan dalam penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran.

“Dana APBD itu berasal dari rakyat. Jadi ketika kembali ke rakyat, pemerintah harus berani bersikap transparan dalam penggunaannya. Dengan cara apa, bisa lewat website, media online ataupun media cetak yang bisa diakses semua orang,”kata ketua FSBKU-KSN, Yohannes Joko Purwanto, Jumat (26/6).

“Kalau pemerintah Provinsi kabupaten/kota tidak berani transparan, maka wajar saja kami (masyarakat) berasumsi jika penyaluran dana bantuan itu jadi ajang bancakan bersama,”jelas joko.

Jika pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tertutup dalam penggunaannya, maka sudah semestinya aparatur hukum mengambil sikap tegas untuk menegakan aturan.

Misalnya, dengan membentuk Tim investigasi untuk mencari tahu kebenaran dari dana tersebut.

“Jika ketahuan korupsi, maka sudah sewajarnya aturan ditegakan. Aturannya seperti apa, ancaman hukuman mati bagi koruptor dana covid-19 biar ada efek jera bagi pemangku kepentingan,”ungkap dia.

Oleh karena itu, Joko berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejari, Kejati, Kejagung Dan aparatur kepolisian bisa seiring sejalan dalam menegakan aturan. (Red)