PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Anggota komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris mengusulkan agar Pemprov Lampung mempertimbangkan rencana memiliki kapal penyeberangan sendiri yang dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal prestise, tetapi juga strategi untuk mengoptimalkan potensi daerah yang memiliki salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, yaitu Bakauheni–Merak, dan dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang tidak membebani masyarakat.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Kamis (14/8).
Munir menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya Rp78 juta.
Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya peran Bakauheni sebagai gerbang utama transportasi laut Sumatera–Jawa. Kecilnya PAD karena memang pelabuhan merupakan domain wilayah kekuasaan nya ASDP, maka yang paling tepat adalah ambil bagian dalam bisnis kapal penyeberangan, ini kongkrit dan sangat menguntungkan, tutur Munir yang juga Waketum KADIN Lampung ini.
Dengan kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal – dr. Jihan Nurlela Munir optimis wacana ini dapat mulai diwujudkan.
“yai Mirza – Ning Jihan Pemimpin muda yang progresif dan Inovatif yang saya yakin mampu mewujudkan hal ini, dan hal ini menjadi legacy yang akan terkenang sepanjang masa, apalagi jika 5 tahun kepemimpinan nanti terbeli 5 kapal, tambah munir,”terangnya
Munir mengusulkan agar pembiayaan awal (down payment/DP) dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sementara sisanya dapat dilunasi melalui skema kredit jangka menengah.