PODIUM, BANDARLAMPUNG,– Pemerintah Provinsi Lampung bersama 15 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung meneguhkan komitmen dalam mendukung Akselerasi Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta se-Wilayah Pemerintah Provinsi Lampung
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam kegiatan Penguatan Implementasi Manajemen Talenta ASN pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung di Ruang Sapphire, Hotel Grand Mercure Lampung, Kamis (06/11/2025).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sistem manajemen talenta ASN merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ketujuh tentang transformasi tata kelola pemerintahan.
“Ini merupakan salah satu langkah nyata kami untuk mendukung Asta Cita Presiden dalam RPJMN. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membentuk birokrasi yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional,” ucapnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada BKN yang telah memberikan dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun sistem manajemen talenta ASN yang modern dan terintegrasi.
“Kehadiran BKN sangat berarti bagi kami dalam mempererat kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Kami percaya keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi terutama pada kualitas sumber daya manusia,” lanjutnya.
Menurut Gubernur, ASN merupakan wajah birokrasi yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan penggerak pembangunan daerah. Karena itu, penerapan sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap proses pengangkatan, rotasi jabatan, promosi, dan pengembangan kompetensi dilakukan secara objektif dan berbasis kinerja.
“Dengan sistem ini, kita bisa memastikan bahwa ASN ditempatkan sesuai kompetensinya, memiliki visi dan semangat yang sama, serta menjadi motor penggerak pelayanan dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.