Strategi Pemprov Lampung Jaga Pasokan dan Distribusi, Inflasi Tetap Terkendali

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir bertempat di Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (3/3/2026).

Mengawali arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya menjaga kecukupan pasokan bahan pokok sebagai kunci stabilitas harga, baik menjelang hari raya maupun di luar periode tersebut. “Lebaran tidak Lebaran seharusnya (harga) sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen.

Di sisi lain, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan nasional. Untuk inflasi bulanan (month-to-month), secara nasional tercatat sebesar 0,68 persen pada bulan Februari 2026, sedangkan Lampung berada di angka 0,36 persen, artinya pada bulan Februari 2026 inflasi Lampung masih dibawah inflasi nasional

Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di wilayah Sumatera. Secara nasional, seluruh 38 provinsi mengalami inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen.

Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, meningkat dari Januari 2026 yang sebesar 109,75. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga agregat secara nasional.

Sementara itu, IHK Provinsi Lampung pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,11, lebih rendah dibandingkan nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga umum di Lampung relatif lebih terkendali.

IHK merupakan indikator utama untuk mengukur laju inflasi atau deflasi, memantau perubahan biaya hidup, serta menjadi dasar penyesuaian upah dan kebijakan moneter. IHK menggambarkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dibayar konsumen dan menjadi rujukan penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Exit mobile version